Fasilitas PPh Pasal 31E: Diskon Tarif 50% untuk Badan

PPh Pasal 31E adalah fasilitas perpajakan yang memangkas tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% dari tarif normal atas bagian tertentu dari Penghasilan Kena Pajak. Pada umumnya fasilitas ini tidak diberikan melalui permohonan khusus, melainkan diterapkan lewat perhitungan PPh Badan di dalam SPT Tahunan yang Anda susun sendiri. Konsekuensinya jelas: perusahaan yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi tidak menghitungnya dapat membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya.

Artikel ini menjelaskan apa itu fasilitas tersebut, siapa yang berhak, bagaimana logika perhitungannya bekerja, kesalahan yang paling sering ditemukan di lapangan, serta kapan perusahaan Anda sebaiknya melakukan review sebelum menekan tombol lapor.

Apa Itu Fasilitas PPh Pasal 31E?

PPh Pasal 31E adalah fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% dari tarif normal atas bagian tertentu dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu. Dasar hukumnya berada di Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dua istilah teknis perlu dipahami lebih dulu. Penghasilan Kena Pajak adalah laba yang sudah melewati koreksi fiskal, yaitu penyesuaian atas laba akuntansi agar sesuai ketentuan perpajakan. Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan atau omzet yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya sebelum dikurangi biaya operasional atau pengeluaran lainnya.

Pemerintah memberikan fasilitas ini untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah agar memiliki beban pajak yang lebih ringan dibandingkan perusahaan besar. Ini adalah insentif yang sah, bukan celah, dan memang dirancang untuk dipakai.

Tujuan Pemerintah Memberikan Fasilitas Ini

• Mendorong pertumbuhan dunia usaha.
• Memberikan insentif bagi perusahaan yang sedang berkembang.
• Meningkatkan daya saing usaha nasional.
• Memberikan keringanan pajak bagi badan usaha dengan skala omzet tertentu.

Siapa yang Berhak Memanfaatkan Fasilitas Ini?

Fasilitas ini pada prinsipnya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan batas tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tidak semua perusahaan berhak, sehingga kelayakan harus dianalisis lebih dulu.

Dua syarat utama yang perlu Anda periksa adalah status sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan posisi peredaran bruto perusahaan terhadap batas yang ditetapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Di luar dua hal itu, bentuk badan usaha dan riwayat perpajakan perusahaan ikut menentukan.

Perhatikan pola pada tabel di atas: sebagian besar jawabannya bukan ya atau tidak, melainkan perlu dianalisis. Itu bukan sikap ragu-ragu, melainkan cerminan bahwa kelayakan Pasal 31E ditentukan oleh angka dan status riil perusahaan, bukan oleh jenis badan usaha semata. Pertanyaan sejenis lainnya kami kumpulkan di halaman FAQ AFPonTax.

Cara Kerja Perhitungan: Fasilitas Hanya atas Bagian Tertentu PKP

Fasilitas Pasal 31E tidak berlaku atas seluruh penghasilan perusahaan. Pengurangan tarif 50% hanya berlaku atas bagian tertentu dari Penghasilan Kena Pajak yang proporsional dengan bagian peredaran bruto yang memenuhi syarat.

Inilah sumber kesalahpahaman paling umum. Banyak pemilik usaha mengira begitu omzet perusahaan berada di bawah batas tertentu, seluruh PPh Badan terutang otomatis dipotong setengah. Kenyataannya, sebagian PKP dikenai tarif yang telah dikurangi dan sisanya tetap dikenai tarif normal. Rumus proporsi beserta contoh perhitungannya dibahas terpisah dalam panduan cara menghitung PPh Pasal 31E.

1. Tetapkan peredaran bruto perusahaan untuk satu tahun pajak dari pembukuan yang sudah direkonsiliasi.
2. Hitung laba fiskal melalui koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial, lalu tentukan Penghasilan Kena Pajak.
3. Uji posisi peredaran bruto terhadap batas yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pisahkan bagian PKP yang proporsional dengan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.
5. Terapkan pengurangan tarif 50% atas bagian tersebut, dan tarif normal atas sisanya.
6. Simpan kertas kerja perhitungan sebagai dokumen pendukung SPT Tahunan Badan.

Langkah keenam paling sering dilewati, padahal justru langkah itulah yang menyelamatkan perusahaan ketika angka dipertanyakan bertahun-tahun kemudian. Perhitungan yang benar tetapi tidak terdokumentasi akan sulit dipertahankan.

Peredaran Bruto: Titik Kesalahan Paling Mahal

Angka peredaran bruto adalah variabel paling menentukan dalam perhitungan Pasal 31E, sekaligus yang paling sering keliru. Karena fasilitas dihitung secara proporsional terhadap peredaran bruto, salah angka omzet berarti salah proporsi, dan salah proporsi berarti salah jumlah pajak terutang.

Secara definisi, peredaran bruto adalah seluruh penghasilan atau omzet yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya sebelum dikurangi biaya-biaya operasional atau pengeluaran lainnya. Yang perlu Anda waspadai, angka ini tidak selalu identik dengan satu baris Penjualan di laporan laba rugi komersial.

Cakupan penghasilan yang harus diperhitungkan sebagai peredaran bruto untuk keperluan Pasal 31E perlu dipastikan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, bukan diasumsikan dari format laporan internal. Perusahaan dengan sumber penghasilan beragam paling rentan pada titik ini.

Beda Pasal 31E dengan Skema Pajak UMKM

Pasal 31E bukan tarif UMKM. Keduanya adalah dua ketentuan yang berbeda: Pasal 31E merupakan fasilitas pengurangan tarif PPh Badan, sedangkan pajak UMKM memiliki skema perpajakan tersendiri yang diatur secara terpisah, antara lain melalui PP 55 Tahun 2022.

Pertanyaan ini termasuk yang paling sering diajukan pemilik usaha, dan salah paham di sini berdampak langsung pada angka yang dilaporkan. Perusahaan yang mengira dirinya masih di skema UMKM padahal sudah masuk rezim PPh Badan umum bisa melewatkan fasilitas yang sebenarnya menjadi haknya.

Perusahaan yang sudah tidak lagi menggunakan skema pajak UMKM tetap dapat memanfaatkan Pasal 31E apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perpajakan. Justru pada momen peralihan inilah review paling bernilai, karena tim keuangan sedang berpindah ke logika perhitungan yang sama sekali berbeda. Uraian lebih rinci mengenai perbedaan PPh Final UMKM dan Pasal 31E membantu memastikan skema mana yang berlaku bagi perusahaan Anda.

Apakah Fasilitas Ini Otomatis? Prosedur dan SPT Tahunan

Pada umumnya perusahaan tidak perlu mengajukan permohonan khusus ke Direktorat Jenderal Pajak. Fasilitas ini diterapkan melalui perhitungan PPh Badan di dalam SPT Tahunan apabila perusahaan memenuhi syarat yang ditentukan.

Namun tidak berarti fasilitas ini otomatis diberikan. Perusahaan tetap harus melakukan perhitungan yang benar dan memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Tidak ada sistem yang akan menghitungkannya untuk Anda jika angka yang diinput keliru sejak awal.

Karena Pasal 31E merupakan fasilitas yang memengaruhi jumlah PPh Badan terutang, perhitungannya dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan SPT Tahunan Badan, termasuk saat pelaporan dilakukan melalui sistem administrasi Coretax DJP. Perhitungan PPh Badan terutang ini juga bersinggungan dengan pembahasan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun berjalan.

Peran Laporan Keuangan yang Rapi

Laporan keuangan yang akurat sangat disarankan sebelum menerapkan Pasal 31E. Empat hal berikut menjadi jauh lebih mudah ketika pembukuan tertata.

• Perhitungan omzet atau peredaran bruto satu tahun pajak.
• Perhitungan laba fiskal setelah koreksi.
• Perhitungan Penghasilan Kena Pajak.
• Pembuktian angka saat pemeriksaan pajak.

Kesalahan Umum dalam Penerapan Pasal 31E

Lima kesalahan berikut adalah yang paling sering ditemukan dalam praktik. Semuanya bersifat teknis dan semuanya dapat dicegah sebelum SPT dilaporkan.

• Salah menghitung omzet atau peredaran bruto.
• Salah menghitung Penghasilan Kena Pajak.
• Salah menghitung proporsi bagian PKP yang memperoleh fasilitas.
• Tidak mendokumentasikan perhitungan yang dipakai.
• Tidak melakukan review sebelum pelaporan SPT Tahunan.

Di sisi lain, banyak perusahaan justru tidak memanfaatkan fasilitas ini sama sekali. Penyebabnya berulang: tidak mengetahui adanya fasilitas ini, salah memahami ketentuan perpajakan, keliru dalam perhitungan pajak, dan tidak pernah melakukan tax review secara berkala.

Perhatikan bahwa dua kelompok kesalahan ini bergerak ke arah berlawanan. Yang pertama membuat perusahaan membayar terlalu sedikit dan berisiko dikoreksi; yang kedua membuat perusahaan membayar terlalu banyak dan tidak akan pernah dikoreksi.

Risiko Salah Terap dan Risiko Tidak Memanfaatkannya

Kesalahan penerapan Pasal 31E dapat menyebabkan kurang bayar pajak, koreksi fiskal, sanksi administrasi, hingga koreksi saat pemeriksaan pajak. Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi syarat tetapi tidak memanfaatkannya akan membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya.

Empat konsekuensi salah terap tersebut biasanya tidak muncul di tahun yang sama. Konsekuensinya baru terasa ketika tahun pajak lama dibuka kembali, dan pada titik itu beban pembuktian sebagian besar ada di pihak perusahaan.

Fasilitas perpajakan yang memengaruhi jumlah pajak terutang selalu berpotensi menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan. Karena itu, kesiapan menghadapi permintaan penjelasan DJP, mulai dari SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan hingga tahap pemeriksaan, keberatan, dan banding, bertumpu pada kualitas dokumentasi perhitungan Anda.

Kapan Perusahaan Perlu Melakukan Review Pasal 31E?

Review sebaiknya dilakukan pada empat momen: sebelum penyusunan SPT Tahunan, saat melakukan tax review, saat omzet perusahaan mendekati batas tertentu, dan sebelum menghadapi pemeriksaan pajak. Tiga momen pertama bersifat preventif, sedangkan yang keempat sudah bersifat reaktif.

Untuk mengetahui apakah perusahaan Anda memenuhi syarat, ada lima hal yang harus dianalisis. Daftar ini juga berguna sebagai checklist internal sebelum Anda melibatkan pihak luar.

• Omzet atau peredaran bruto perusahaan.
• Status wajib pajak perusahaan.
• Jenis usaha yang dijalankan.
• Laporan keuangan tahun pajak bersangkutan.
• SPT Tahunan yang telah dan akan dilaporkan.

Konsultasi sebelum penerapan penting karena fasilitas ini melibatkan perhitungan fiskal yang cukup teknis. Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat memastikan kepatuhan perpajakan, menghindari kesalahan perhitungan, memanfaatkan fasilitas secara optimal, dan mengurangi risiko koreksi saat pemeriksaan pajak.

Melalui layanan Tax Review dan Tax Compliance, AFPonTax membantu analisis kelayakan Pasal 31E, review omzet dan laporan keuangan, perhitungan fasilitas, penyusunan SPT Tahunan Badan, hingga pendampingan pemeriksaan pajak. Pada akhirnya, tujuan Pasal 31E adalah memberikan insentif yang sah bagi perusahaan yang memenuhi syarat agar dapat berkembang dengan beban pajak yang lebih efisien.

Catatan penutup: ketentuan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu, dan penerapan Pasal 31E sangat bergantung pada kondisi spesifik masing-masing perusahaan. Artikel ini bersifat informatif dan bukan pengganti nasihat perpajakan atas kasus konkret Anda.

Panduan Lanjutan

• Cara Menghitung PPh Pasal 31E — menjawab urutan hitungnya langkah demi langkah, dari memisahkan bagian Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas sampai menjumlahkannya menjadi PPh Badan terutang, lengkap dengan contoh perhitungan.
• Perbedaan PPh Final UMKM dan Pasal 31E — membandingkan kedua ketentuan dari sisi dasar pengenaan, tarif, subjek yang boleh memakainya, dan cara penyetorannya, serta menjawab siapa yang masih punya pilihan di antara keduanya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan