Insight

Transfer Pricing Pajak: Hubungan Istimewa, TP Doc, APA & MAP

Transfer pricing bukan praktik ilegal, tetapi harga transaksi afiliasi yang tidak wajar dapat dikoreksi DJP. Panduan ini merangkum hubungan istimewa, arm’s length principle, TP Doc, pemeriksaan, hingga APA dan MAP.

International Tax

TP Doc: Master File, Local File, dan CbCR serta Siapa yang Wajib

Tiga jenis TP Doc menurut PMK Nomor 172 Tahun 2023: dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara. Lengkap dengan ambang batas kewajiban, isi minimum, dan tenggat penyampaiannya.

International Tax

Perbedaan SP2DK dan Pemeriksaan Pajak Menurut Aturan 2026

SP2DK diatur PMK 111 Tahun 2025 dan dapat ditutup tanpa ketetapan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak diatur PMK 15 Tahun 2025 dan berujung pada surat ketetapan. Ini perbandingan tenggat, kewenangan, dan sanksinya.

Cara Menanggapi SP2DK hingga Keberatan dan Banding Pajak

SP2DK adalah tahap klarifikasi, bukan tuduhan. Pelajari cara menanggapi SP2DK dengan benar beserta seluruh rantai konsekuensinya: pemeriksaan pajak, surat ketetapan, keberatan, banding, hingga restitusi.

Tabel PTKP Terbaru dan Cara Menentukan Status Anda

PTKP terbaru per Agustus 2026 masih sebesar Rp54.000.000 setahun untuk diri Wajib Pajak. Artikel ini memuat tabel lengkap status TK, K, dan K/I serta empat langkah menentukan kode status Anda.

Apakah Jasa Notaris Kena PPN? Ini Ketentuannya

Jasa notaris merupakan Jasa Kena Pajak karena tidak tercantum dalam daftar jasa yang tidak dikenai PPN pada Pasal 4A ayat (3) UU PPN, tetapi kewajiban memungut PPN baru melekat setelah notaris dikukuhkan sebagai PKP.

PPh Pasal 4 Ayat 2: Pajak Final, Tarif & Non Objek Pajak

Panduan lengkap PPh Pasal 4 ayat (2): daftar objek dan tarif pajak final dari 0,1% hingga 25%, contoh perhitungan sewa dan pengalihan properti, mekanisme potong-setor-lapor, serta penghasilan yang bukan objek pajak menurut ayat (3).

Fasilitas PPh Pasal 31E: Diskon Tarif 50% untuk Badan

PPh Pasal 31E memberikan pengurangan tarif PPh Badan sebesar 50% atas bagian tertentu Penghasilan Kena Pajak. Ketahui syarat, logika perhitungan, kesalahan umum, dan risiko jika perusahaan Anda melewatkannya.

Cara Menghitung PPh Pasal 26 atas Pembayaran ke Luar Negeri

PPh Pasal 26 dihitung 20% dikali dasar pengenaan: jumlah bruto untuk royalti, jasa, dan dividen, atau perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan penjualan saham. Artikel ini memuat contoh perhitungan, syarat tarif P3B, batas waktu, dan sanksinya.

International Tax

Angsuran PPh Pasal 25: Perhitungan, Jatuh Tempo & Pengurangan

Angsuran PPh Pasal 25 adalah cicilan Pajak Penghasilan bulanan yang dihitung dari kondisi perpajakan tahun sebelumnya. Pahami cara menghitungnya, cara memverifikasi kewajarannya, syarat pengurangan angsuran, serta risiko jika angka yang Anda bayar tidak lagi mencerminkan kondisi usaha.

PPh Pasal 24: Kredit Pajak Luar Negeri dan Tax Treaty

PPh Pasal 24 memberi wajib pajak dalam negeri hak mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri agar terhindar dari pajak berganda. Pahami batas kreditnya, dokumen yang menentukan diterima atau ditolaknya klaim Anda, serta risiko saat pemeriksaan pajak.

International Tax

PPh 23: Objek Jasa, Royalti, Sewa & Bukti Potong

PPh 23 dipotong atas jasa, royalti, sewa selain tanah dan bangunan, dividen, dan bunga. Panduan ini membahas objek pemotongan, bukti potong, pengkreditan di SPT Tahunan, serta risiko bagi perusahaan yang salah memotong.