FAQ

Tidak selalu. Ada atau tidaknya PPh 21 bergantung pada jumlah penghasilan yang diterima serta status perpajakan masing-masing karyawan. Apabila penghasilan masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), umumnya tidak terdapat PPh 21 yang harus dibayar. Besarnya PTKP sendiri berbeda tergantung status wajib pajak, misalnya Tidak Kawin, Kawin, atau memiliki tanggungan.

Ya. Tunjangan Hari Raya merupakan tambahan penghasilan yang pada prinsipnya menjadi objek PPh Pasal 21 dan diperhitungkan dalam perhitungan pajak karyawan. Jumlah PPh 21 karyawan memang dapat berubah tiap bulan karena dipengaruhi komponen seperti bonus, lembur, THR, perubahan gaji, perubahan status keluarga, dan komponen tunjangan.

Formulir 1721-A1 adalah bukti potong PPh Pasal 21 yang diberikan perusahaan kepada karyawan swasta. Dokumen ini berisi total penghasilan setahun, total pajak yang dipotong, status PTKP, dan identitas wajib pajak. Formulir ini menjadi dasar pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dan umumnya diberikan setelah tahun pajak berakhir atau ketika karyawan berhenti bekerja. Untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, POLRI, dan pensiunan tertentu, bukti potong yang digunakan adalah Formulir 1721-A2.

Ya. Pada umumnya PPh 22 yang dipungut saat impor dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. PPh 22 memang berfungsi sebagai pembayaran pajak di muka, bukan pajak tambahan, dan pada umumnya bukan pajak final. Agar dapat dikreditkan, Anda perlu menyimpan bukti pungut yang sah karena tanpa dokumen tersebut proses pengkreditan menjadi sulit.

Kemungkinan terdapat pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah sesuai ketentuan perpajakan. Bendahara pemerintah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dapat memiliki kewajiban memungut PPh 22 dari rekanan atau vendor. Karena itu penting bagi Anda untuk meminta bukti pungut yang sah, sebab dokumen inilah yang dipakai sebagai dasar kredit pajak dan pelaporan SPT Tahunan.

Contoh jasa yang sering dikenakan PPh Pasal 23 antara lain jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, jasa penilai, jasa pelatihan, jasa penyelenggara acara tertentu, serta jasa pendukung kegiatan usaha lainnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Namun tidak semua pembayaran jasa dikenakan PPh 23, karena hanya jasa tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang menjadi objeknya. Karena itu jenis jasa, bentuk transaksi, dan status pihak yang terlibat perlu diidentifikasi sebelum pembayaran dilakukan.

Perusahaan asing umumnya dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia ketika memiliki kantor cabang, kantor manajemen, tempat usaha permanen, proyek konstruksi tertentu, atau agen yang mewakili perusahaan secara tetap. BUT pada dasarnya adalah perpanjangan tangan perusahaan luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, dan status tersebut dapat menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia atas laba dari kegiatan usaha tersebut. Tidak semua perusahaan asing otomatis menjadi BUT, sehingga setiap kasus perlu dianalisis berdasarkan ketentuan domestik dan Tax Treaty yang berlaku.

Risikonya adalah kewajiban pajak yang tidak dipenuhi, sanksi administrasi, pemeriksaan pajak, dan sengketa perpajakan. Status BUT dapat menyebabkan perusahaan asing memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia atas laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya di Indonesia, sementara penentuan status itu sendiri memerlukan analisis hukum dan perpajakan yang cukup kompleks. Karena itu pemeriksaan status BUT sebaiknya dilakukan lebih awal, misalnya sebelum membuka kantor perwakilan atau menandatangani kontrak lintas negara, bukan setelah pemeriksaan pajak dimulai.

Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto, kecuali terdapat tarif yang lebih rendah berdasarkan Tax Treaty. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, misalnya royalti, jasa teknik, jasa konsultasi, dividen, bunga, lisensi, dan software. Karena itu sebelum memotong pajak atas pembayaran ke luar negeri, Anda perlu memeriksa apakah negara penerima memiliki Tax Treaty dengan Indonesia.

Tidak selalu. Besarnya kredit pajak luar negeri dibatasi sesuai ketentuan perpajakan Indonesia dan tidak selalu sama dengan jumlah pajak yang Anda bayar di negara lain. Pembatasan itu bertujuan agar kredit pajak yang diberikan tidak melebihi jumlah pajak yang seharusnya terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut, sehingga perhitungannya perlu dilakukan dengan cermat.

Secara umum Anda memerlukan bukti pembayaran pajak luar negeri, dokumen penghasilan luar negeri, bukti pemotongan pajak, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan perpajakan. Dokumentasi ini menentukan karena tanpa dokumen yang memadai, kredit pajak luar negeri berpotensi tidak dapat diakui baik saat pelaporan maupun saat pemeriksaan pajak. Tidak menyimpan bukti pembayaran pajak luar negeri justru termasuk kesalahan yang paling sering ditemukan, sehingga dokumen tersebut perlu diamankan sejak transaksi terjadi.

Tidak. Transfer Pricing adalah praktik bisnis yang normal dan legal, yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan afiliasi. Yang menjadi masalah adalah apabila harga transaksi antar pihak afiliasi tidak mencerminkan harga wajar sebagaimana transaksi dengan pihak independen, karena kondisi itu dapat memicu koreksi Transfer Pricing oleh Direktorat Jenderal Pajak.