Hubungan Istimewa dalam Pajak: Kriteria dan Konsekuensinya

Hubungan istimewa dalam pajak timbul karena tiga sebab: kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, dan hubungan keluarga sedarah atau semenda, sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 172 Tahun 2023. Begitu satu sebab terpenuhi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan Anda berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria inilah pintu masuk seluruh aturan harga transfer, yang gambaran menyeluruhnya ada pada panduan transfer pricing pajak. Halaman ini fokus pada satu hal: kapan dua pihak dianggap berelasi dan apa akibatnya.

Tiga Sebab yang Menimbulkan Hubungan Istimewa

Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 172 Tahun 2023 memaknai ketergantungan itu sebagai keadaan mengendalikan pihak lain atau tidak berdiri bebas dalam berusaha.

Kepemilikan atau Penyertaan Modal 25 Persen

Ambang 25 persen berlaku untuk penyertaan langsung maupun tidak langsung (Pasal 18 ayat (4) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008; Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 172 Tahun 2023), dan yang paling sering terlewat justru “tidak langsung”. Penjelasan resmi mencontohkan PT A pemilik 50 persen saham PT B yang memiliki 50 persen saham PT C, sehingga PT A berpenyertaan tidak langsung 25 persen pada PT C.

Penguasaan: Enam Keadaan Tanpa Perlu Saham

Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 172 Tahun 2023 dan Pasal 33 ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur enam keadaan penguasaan.

1. Satu pihak menguasai atau dikuasai pihak lain.
2. Dua pihak atau lebih di bawah penguasaan pihak yang sama.
3. Penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
4. Orang yang sama terlibat dalam keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih.
5. Para pihak diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha.
6. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.

Dua keadaan terakhir paling sering mengejutkan: menyebut diri sebagai bagian satu grup usaha di laporan keuangan sudah memicu pengujian.

Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda

Sebab ketiga diatur pada Pasal 18 ayat (4) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008. Penjelasan resmi merincinya sebagai sedarah garis lurus satu derajat (ayah, ibu, anak), sedarah ke samping satu derajat (saudara), semenda garis lurus satu derajat (mertua dan anak tiri), serta semenda ke samping satu derajat (ipar).

Sebab inilah yang menarik grup usaha keluarga ke dalam cakupan tanpa saham apa pun.

Cakupan yang Sama pada UU PPh dan UU PPN

Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 172 Tahun 2023 menarik definisinya dari UU PPh sekaligus UU PPN, lalu Pasal 2 ayat (6) merumuskan sebab keluarga dalam satu kalimat untuk kedua jenis pajak: sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Kakek, nenek, dan cucu ada di luar batas itu, meski tetap dapat tertarik lewat kepemilikan atau penguasaan.

Satu keterangan hanya ada di sisi PPN: Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1994 memasukkan suami istri yang terikat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, sementara Penjelasan UU PPh tidak. Yang berbeda karena itu bukan kriterianya, melainkan konsekuensinya.

Konsekuensi Pajak Setelah Relasi Itu Ada

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 172 Tahun 2023 memperlakukan selisih antara nilai transaksi yang tidak wajar dan nilai wajarnya sebagai dividen yang dikenai PPh, mekanisme yang dikenal sebagai secondary adjustment. Pasal 38 ayat (1) memberlakukannya untuk transaksi lintas negara maupun dalam negeri.

Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) membebaskan dari ketentuan itu bila selisihnya ditambahkan atau dikembalikan secara kas sebelum terbitnya surat ketetapan pajak, atau bila Wajib Pajak menyetujui penentuan harga DJP. Bila penerimanya Wajib Pajak luar negeri, berlaku pemotongan 20 persen dari jumlah bruto menurut Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 kecuali P3B mengatur lain; lihat panduan PPh Pasal 26.

Imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham atau pihak berelasi juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Di sisi pendanaan, Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan perbandingan utang dan modal paling tinggi 4 banding 1. Batas itu berlaku atas seluruh utang perusahaan, bukan hanya pinjaman afiliasi, dan ayat (2) mengecualikan antara lain bank, lembaga pembiayaan, asuransi, dan usaha infrastruktur.

Di sisi PPN, Pasal 39 PMK Nomor 172 Tahun 2023 memberi DJP kewenangan menyesuaikan harga jual menjadi harga pasar wajar bila nilainya lebih rendah. Penyesuaian pada penjual tidak mengubah pajak masukan pembeli, sehingga dampaknya asimetris.

Kewajiban Dokumentasi yang Ikut Melekat

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha melekat pada setiap transaksi afiliasi tanpa syarat nilai (Pasal 16 ayat (7) juncto Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 172 Tahun 2023). Yang berambang hanya dokumennya: Pasal 16 ayat (3) mewajibkan dokumen induk dan lokal bila terpenuhi salah satu kondisi berikut.

• Peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar.
• Transaksi afiliasi tahun sebelumnya lebih dari Rp20 miliar untuk barang berwujud.
• Lebih dari Rp5 miliar untuk jasa, bunga, barang tidak berwujud, atau transaksi lainnya.
• Pihak afiliasi berada di yurisdiksi dengan tarif PPh lebih rendah.

Pasal 16 ayat (4) menambahkan laporan per negara bagi entitas induk grup dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11 triliun. Tenggat ketersediaan tiap dokumen dan format ikhtisarnya dirinci pada panduan TP Doc Master File, Local File, dan CbCR.

Saat pemeriksaan, Pasal 34 ayat (2) memberi waktu paling lama 1 bulan sejak permintaan dan Pasal 35 mengenakan sanksi tanpa menyebut angka; alurnya ada pada panduan SP2DK, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Ketentuan perpajakan dapat berubah, sehingga konsultasikan kasus perusahaan Anda dengan konsultan pajak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan