PPh Pasal 4 Ayat 2: Pajak Final, Tarif & Non Objek Pajak

PPh Pasal 4 ayat 2 adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu, mulai dari sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, omzet UMKM, jasa konstruksi, hingga bunga deposito. Disebut final karena pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan PPh Tahunan. Artikel ini memetakan tiga jalur sekaligus: objek pajak biasa menurut ayat (1), objek final menurut ayat (2), dan bukan objek pajak menurut ayat (3), lengkap dengan tarif, kewajiban administrasi, serta kesalahan yang paling sering memicu koreksi.

Apa Itu PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Mengapa Disebut Pajak Final?

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak Penghasilan final yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu. Disebut final karena pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan PPh Tahunan.

Pajak final adalah pajak yang penyelesaiannya selesai pada saat pemotongan atau penyetoran dilakukan. Penghasilan tersebut tidak lagi digabungkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun.

Ciri kedua adalah dasar pengenaannya. Tarif PPh final umumnya dikenakan atas jumlah bruto, bukan penghasilan neto setelah dikurangi biaya, sehingga pajaknya tidak berubah meskipun margin transaksi tipis.

Perbedaan PPh Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)

Ayat (1) mengatur penghasilan yang pada prinsipnya menjadi objek PPh biasa, ayat (2) mengatur penghasilan yang dikenakan PPh final, dan ayat (3) mengatur penerimaan yang bukan objek pajak. Ketiganya adalah tiga jalur perlakuan atas satu pertanyaan yang sama: penghasilan Anda masuk kategori mana.

Penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 4 ayat (1) mencakup jenis-jenis berikut:

• Gaji dan upah
• Honorarium
• Bonus dan komisi
• Keuntungan usaha
• Dividen
• Bunga
• Royalti
• Sewa
• Keuntungan penjualan aset
• Hadiah dan penghargaan
• Penghasilan dari jasa profesional

Perhatikan bahwa beberapa jenis penghasilan muncul di dua tempat sekaligus. Sewa, bunga, dividen, dan hadiah adalah objek pajak menurut ayat (1), tetapi sebagian di antaranya diperlakukan final menurut ayat (2). Karena itu pertanyaan yang tepat bukan kena pajak atau tidak, melainkan dikenakan dengan mekanisme yang mana.

Objek dan Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh final Pasal 4 ayat (2) meliputi sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan usaha wajib pajak yang memenuhi syarat UMKM, jasa konstruksi, bunga deposito dan tabungan tertentu, hadiah undian, serta penjualan saham di bursa efek. Tarifnya membentang dari 0,1% hingga 25% dari jumlah bruto, bergantung jenis transaksinya.

Sewa Tanah dan/atau Bangunan: 10%

Tarif PPh final atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa, mencakup sewa ruko, kantor, gudang, rumah, maupun lahan.

Sebagai ilustrasi, nilai sewa ruko Rp100.000.000 menghasilkan PPh final Rp100.000.000 dikalikan 10%, yaitu Rp10.000.000. Siapa yang memotong bergantung pada status para pihak.

Perhatikan kata bruto: biaya perawatan atau pengelolaan yang ditanggung pemilik tidak mengurangi dasar penghitungan. Rincian komponen yang masuk jumlah bruto nilai persewaan, penentuan pihak pemotong, serta tenggat setor dan lapornya diuraikan dalam panduan PPh final sewa tanah dan bangunan.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: 2,5%

Tarif umum PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 2,5% dari nilai pengalihan bruto.

Sebagai ilustrasi, penjualan rumah senilai Rp1.000.000.000 menghasilkan PPh final Rp25.000.000. Angka ini dihitung dari nilai pengalihan, bukan dari selisih harga jual dan harga perolehan.

Frasa tarif umum perlu digarisbawahi. Jenis pengalihan tertentu dapat memperoleh perlakuan berbeda, sehingga statusnya dipastikan sebelum akta ditandatangani. Pembagian kewajiban antara penjual dan pembeli dalam satu transaksi properti diuraikan dalam panduan pajak jual beli tanah dan rumah.

PPh Final UMKM: 0,5% dari Omzet

Tarif PPh final UMKM adalah 0,5% dari omzet, sesuai PP 55 Tahun 2022. Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi syarat sesuai ketentuan tersebut.

Tidak seluruh UMKM dapat menggunakan tarif 0,5%. Terdapat batas waktu pemanfaatan fasilitas dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga kelayakannya perlu diuji setiap tahun, bukan diasumsikan berlaku selamanya.

Penghasilan dari usaha juga tidak selalu dikenakan PPh final. Ketika syarat tidak lagi terpenuhi, penghitungan kembali mengikuti ketentuan umum, termasuk kemungkinan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31E bagi wajib pajak badan.

Jasa Konstruksi: 1,75% hingga 6%

Tarif PPh final jasa konstruksi secara umum berkisar antara 1,75% hingga 6% sesuai ketentuan terbaru yang berlaku. Tidak ada tarif tunggal, karena besarannya ditentukan tiga faktor:

• Kualifikasi usaha penyedia jasa
• Sertifikasi badan usaha yang dimiliki
• Jenis pekerjaan yang dilaksanakan

Dokumen kualifikasi dan sertifikasi rekanan karena itu wajib diminta di awal kontrak. Kekeliruan klasik pada pekerjaan konstruksi adalah memperlakukannya sebagai jasa biasa, sehingga sebelum memotong pastikan transaksi tunduk pada PPh final jasa konstruksi atau pada ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa.

Siapa yang Memotong, Menyetor, dan Melaporkan?

PPh final Pasal 4 ayat (2) dapat diselesaikan melalui dua mekanisme: dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan, atau disetor sendiri oleh penerima penghasilan. Keduanya sama-sama menuntaskan kewajiban, karena pajak dianggap selesai saat dipotong atau dibayar.

Mekanisme yang berlaku bergantung pada jenis transaksi serta status para pihak. Kekeliruan di titik ini berpola khas: keduanya mengira pihak lain sudah membayar, dan tidak ada setoran sama sekali.

1. Tentukan apakah penghasilan tersebut objek PPh biasa, objek PPh final, atau bukan objek pajak.
2. Pastikan pihak mana yang berkewajiban memotong atau menyetor, dan tegaskan dalam kontrak.
3. Hitung pajak dari jumlah bruto sesuai tarif yang berlaku untuk jenis transaksinya.
4. Setorkan dan laporkan sesuai ketentuan administrasi perpajakan pada masa pajak tersebut.
5. Terbitkan dan arsipkan bukti potong beserta dokumen pendukung transaksinya.

Bukti potong adalah dokumen yang membuktikan pajak atas suatu transaksi telah dipotong dan disetorkan, dan melindungi kedua pihak sekaligus.

Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa kini dilakukan melalui sistem administrasi Coretax DJP. Batas waktu setor dan lapor melekat pada masa pajak terjadinya pemotongan atau penyetoran, dan dapat berbeda menurut jenis objek serta pihak yang berkewajiban, sehingga tenggatnya perlu diverifikasi terhadap ketentuan yang berlaku.

Penghasilan yang Bukan Objek Pajak Menurut Pasal 4 Ayat (3)

Non objek pajak adalah penghasilan atau penerimaan tertentu yang menurut undang-undang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Statusnya bukan kelonggaran informal, melainkan ditetapkan peraturan dengan syarat yang harus dipenuhi.

• Warisan bukan objek pajak, namun tetap perlu dilaporkan dalam SPT sesuai ketentuan yang berlaku.
• Hibah pada prinsipnya bukan objek pajak sepanjang memenuhi syarat tertentu dalam peraturan perpajakan.
• Hibah dari orang tua kepada anak dalam kondisi tertentu dapat termasuk bukan objek pajak apabila persyaratannya terpenuhi.
• Setoran modal pemegang saham bukan objek pajak karena bukan merupakan penghasilan bagi perusahaan.
• Zakat yang diterima badan amil zakat yang disahkan pemerintah bukan merupakan objek pajak.
• Sumbangan keagamaan wajib tertentu yang diterima lembaga yang disahkan pemerintah termasuk bukan objek pajak.
• Santunan asuransi tertentu pada prinsipnya dapat dikecualikan dari objek pajak.
• Beasiswa dalam kondisi tertentu dapat dikecualikan apabila memenuhi persyaratan yang diatur.
• Bantuan atau subsidi pemerintah dapat termasuk bukan objek pajak, bergantung jenis bantuannya.
• Dividen tertentu memperoleh fasilitas atau pengecualian yang perlu dianalisis berdasarkan kondisi penerimanya.

Lima Faktor untuk Menentukan Status Sebuah Penghasilan

Untuk mengetahui apakah suatu penghasilan merupakan objek pajak, objek pajak final, atau bukan objek pajak, diperlukan analisis atas lima faktor. Kelimanya dinilai bersama-sama, karena satu faktor saja tidak pernah cukup untuk menyimpulkan.

1. Jenis penghasilan. Titik awal analisis, karena sewa, bunga, hadiah, dan keuntungan usaha punya jalur perlakuan sendiri.
2. Hubungan para pihak. Transaksi antara pihak yang punya hubungan keluarga, kepemilikan, atau kepengurusan dapat berbeda perlakuannya dari transaksi antarpihak independen.
3. Tujuan transaksi. Penerimaan uang bisa berarti penghasilan, setoran modal, pinjaman, atau hibah, dan tujuan itulah yang menentukan klasifikasinya.
4. Dokumen pendukung. Kontrak, akta, bukti transfer, dan surat pernyataan menopang klasifikasi ketika diuji otoritas pajak.
5. Ketentuan perpajakan yang berlaku. Perlakuan mengikuti aturan yang berlaku saat transaksi terjadi, bukan aturan yang diingat dari tahun sebelumnya.

Kesalahan yang Paling Sering Terjadi di Lapangan

Lima kesalahan berulang ditemukan dalam praktik perlakuan objek dan non objek pajak. Seluruhnya berakar pada asumsi yang tidak diverifikasi, bukan pada niat menghindari pajak.

• Menganggap seluruh hibah bebas pajak, padahal pengecualiannya bersyarat.
• Tidak melaporkan warisan dalam SPT karena dianggap bukan objek pajak.
• Salah mengklasifikasikan setoran modal.
• Salah memperlakukan dividen tanpa menganalisis kondisi penerimanya.
• Tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai untuk membuktikan klasifikasi yang dipilih.

Pada sisi PPh final, dua kekeliruan tambahan sering muncul: menghitung pajak dari nilai neto padahal dasarnya jumlah bruto, dan mengasumsikan mekanisme pemotongan tanpa memeriksa status lawan transaksi. Keduanya tampak sepele saat transaksi berjalan, dan menjadi mahal saat diuji.

Risiko Jika Perlakuan PPh Final Salah

Kesalahan perlakuan PPh final berujung pada risiko koreksi dan sanksi di kemudian hari. Risikonya tidak berhenti pada angka pajak, tetapi merembet ke hubungan komersial dan beban administrasi.

• Koreksi saat pemeriksaan. Transaksi yang salah klasifikasi dapat dikoreksi beserta konsekuensi administratifnya.
• Beban yang berpindah. Ketika pajak tidak dipotong, kekurangannya harus dinegosiasikan ulang dengan lawan transaksi yang telanjur menerima pembayaran penuh, dan tidak jarang berakhir ditanggung sendiri oleh pemotong.
• Kredit pajak yang ditolak. Pajak final tidak dapat dikreditkan, sehingga upaya mengkreditkannya dalam SPT Tahunan berpotensi dikoreksi.
• Permintaan penjelasan. Ketidaksesuaian data dapat memicu SP2DK, yaitu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang menuntut jawaban terdokumentasi dan bertenggat.

Bila penjelasan dinilai tidak memadai, prosesnya dapat berlanjut ke tahap yang lebih formal. Memahami alur SP2DK, pemeriksaan, keberatan, hingga banding membantu Anda menilai besarnya taruhan dari kesalahan klasifikasi yang tampak kecil.

Kapan Anda Perlu Pendampingan Konsultan Pajak?

Pendampingan dibutuhkan ketika status sebuah transaksi tidak dapat dipastikan hanya dengan membaca tarif. Semakin besar nilai transaksi, semakin murah kepastian di muka dibanding perbaikan di belakang.

• Penghasilan Anda berada di persimpangan objek biasa, objek final, dan bukan objek pajak.
• Perusahaan mencatat setoran modal, hibah, atau dividen dengan nilai material.
• Terdapat kontrak konstruksi, sewa properti, atau pengalihan aset bernilai besar.
• Anda menyadari adanya potensi salah potong pada masa pajak yang sudah lewat.
• Anda menerima permintaan penjelasan atau pemberitahuan pemeriksaan dari otoritas pajak.

AFPonTax membantu melalui analisis objek dan non objek pajak, review transaksi perusahaan, perhitungan PPh Final, penyusunan SPT Tahunan, hingga pendampingan pemeriksaan pajak. Rangkaian ini tersedia dalam layanan Tax Review, Tax Compliance, Tax Planning, Tax Legal Opinion, Tax Attorney, dan Retainer, sesuai tahap masalah yang Anda hadapi.

Artikel ini merupakan panduan umum. Ketentuan perpajakan dapat berubah dan penerapannya bergantung pada fakta setiap kasus, sehingga transaksi spesifik Anda sebaiknya dikonsultasikan lebih dahulu.

Panduan Lanjutan

• PPh Final Sewa Tanah dan Bangunan — Menjelaskan cara menghitung 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, komponen apa saja yang ikut dihitung, kapan penyewa yang memotong dan kapan pemilik menyetor sendiri, serta tenggat setor dan lapornya.
• Pajak Jual Beli Tanah dan Rumah — Memilah kewajiban penjual dan pembeli dalam satu transaksi properti, dari PPh final pengalihan 2,5% dan BPHTB hingga validasi setoran sebelum akta ditandatangani.

Pertanyaan yang Sering Diajukan